Mantan Wartawan Kompas

AGAK susah memang, investor pertambangan di Indonesia secara tulus berpihak kepada rakyat karena mereka melaksanakan kegiatan investasi atas dasar izin resmi pemerintah yang di era otonomi daerah diwakili sosok bupati atau wali kota. Proses perizinan tersebut terjadi dalam suasana tawar menawar kepentingan yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan (baca: izin usaha pertambangan atau IUP)   yang sarat kolusi dan korupsi. Ketika persaingan mendapatkan IUP semakin ketat, posisi tawar bupati atau walikota makin kuat menguras kocek investor.

Dalam praktiknya, bupati atau walikota tidak sendirian menikmati uang yang dihamburkan investor. Mereka memiliki pejabat teknis yang juga sangat menentukan  dalam pengambilan sebuah keputusan, baik yang bersifat taktis maupun strategis. Bukan hanya itu. Investor juga membawa orang dari Jakarta yang secara formal memiliki struktur di daerah. Orang-orang itu bisa jenderal atau mantan jenderal serta oknum-oknum pejabat lainnya yang dianggap mampu memuluskan urusan investor.

Dengan kolaborasi seperti itu, kendala birokratis bagi investor nyaris tak ada lagi. Hutan lindung pun jika tanahnya mengandung mineral sebangsa emas, nikel, batu bara, marmer, dan sebagainya, bisa dibabat untuk mengeruk mineralnya itu. Di Sulawesi Tenggara terjadi jor-joran kekuasaan (kewenangan) hanya karena Gubernur Nur Alam mengecam keras penambangan nikel di kawasan hutan lindung di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara. Bahkan, gubernur mengancam akan melaporkan para pelaku termasuk pejabat kepada penegak hukum.

Dari kawasan itu kemudian muncul seorang berstatus bupati yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kasusnya adalah penyerobatan hutan lindung yang dilegitimasi bupati tersebut. Namun, perkara tindak pidana korupsi tersebut kini tak terdengar lagi kabar beritanya. Masyarakat pasti marah jika perkara itu diselesaikan secara “adat”. Alasannya, bukti-bukti awal yang telah dimiliki kejaksaan cukup kuat, antara lain fotokopi transaksi pengiriman uang dari dan ke pihak-pihak  yang terlibat perkara korupsi tersebut.

Patut dicatat, perburuan IUP dan kegiatan penambangan nikel di Sultra tampak marak di era kepemimpinan Nur Alam sebagai gubernur. Perkembangan itu terpicu selain harga nikel yang meroket di pasar dunia, terutama di China sejak penghujung tahun 2000-an, juga kebijakan Gubernur Nur Alam yang bermaksud mengalihkan penambangan nikel di lahan konsesi PT Inco kepada pengusaha lain agar lahan konsesi tersebut tidak menganggur, sementara rakyat di sekitarnya tak lebih dari apa yang disebutnya sebagai penjaga kebun yang tak berdaya untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Perusahaan multinasional itu tidak melaksanakan kewajibannya membangun smelter pengolahan nikel sebagaimana isi Kontrak Karya (KK) yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga 30 tahun ke depan. Fakta tersebut menjadi alasan Gubernur Sultra mengambil kebijakan pengalihan, yang ternyata juga direspons dengan baik oleh pihak PT Inco.

Perusahaan yang mengolah nikel matte di Soroako (Sulawesi Selatan) itu menyetujui kebijakan gubernur menyerahkan penambangan nikel di atas lahan konsesinya  kepada investor lain untuk keperluan penyediaan bahan baku dalam rangka pembangunan pabrik pengolahan nikel yang karena sesuatu sebab tidak dilaksanakan PT Inco.

Namun, langkah-langkah Gubernur Nur Alam tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi beberapa oknum bupati di wilayah konsesi PT Inco. Di saat gubernur melakukan negosiasi dengan pihak PT Inco, oknum-oknum itu juga sibuk “menjual” lahan konsesi yang masih sedang dalam tahap negosiasi itu.

Keserakahan yang berlindung di bawah payung otonomi daerah itu kemudian menimbulkan kesemrawutan dan tumpang tindih penerbitan IUP. Bahkan, ada investor yang tidak terdaftar secara administratif di institusi terkait di kabupaten maupun provinsi, dimenangkan perkara gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan banding. Artinya, mafia hukum juga ikut bermain memperkeruh permasalahan IUP nikel di Sultra.

Sejauh menyangkut perizinan, kewenangan bupati atau walikota di era otonomi tidak bisa diintervensi oleh gubernur atau siapa pun. Karena itu, pelibatan oknum-oknum jenderal, mantan jenderal dan pejabat tinggi lainnya adalah pekerjaan sia-sia, back-backingan cara Orde Baru yang dilakukan investor. Padahal, perbuatan kolutif tersebut justru menjadi beban (high cost economic) yang membuat investor sendiri bisa kelimpungan, sulit bersaing. Komitmen atau keberpihakan kepada rakyat dengan sendirinya tidak maksimal. Sebab komitmen tersebut bermakna pembangunan sarana dan prasarana bagi rakyat sekitar, yang membutuhkan dana tidak sedikit.

Dalam situasi yang penuh kontroversi dan dilematis seperti itu masih ada juga investor yang berupaya memelihara keseimbangan. Membangun pertemanan dengan kaum elite di negeri ini di satu pihak, dan di lain pihak tidak lupa pula mengopeni masyarakat sekitar usaha pertambangan. Investor itu adalah PT Billy Indonesia yang beroperasi di Kabaena (Kabupaten Bombana), dan   di Torobulu (Konawe Selatan). Bahkan, perusahaan itulah yang menggandeng investor dari China, Jilin Horoc Metal Group Co Ltd untuk membangun pabrik feronikel berskala besar di dua tempat yaitu di Konawe Utara dan Kabaena dengan total investasi sekitar 6 miliar dollar Amerika Serikat.

Pabrik di Konawe Utara direncanakan berkapasitas 100.000 ton feronikel per tahun, atau lima kali lebih besar dari pabrik serupa milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Tahapan kegiatan hingga akhir tahun 2011 ini, seperti dijelaskan Burhanuddin, pejabar senior di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra, adalah membuat studi kelayakan pabrik dan studi kelayakan cadangan nikel di lahan konsesi Inco yang akan ditambang untuk memasok bahan baku pabrik.

Bila proyek-proyek  industri nikel di dua tempat itu terwujud, maka perekonomian rakyat Sultra diharapkan ikut terdongkrak melalui rangsangan-rangsangan efek ganda (multiplier effect). Untuk tenaga kerja saja, dalam perhitungan kasar dibutuhkan sekitar 10.000 orang mulai dari petugas satpam hingga manajer-manajer puncak.

Kegiatan PT Billy sendiri berupa penambangan bijih nikel (ore) di dua tempat tadi menyerap sekitar 1.000 karyawan. Kegiatan tersebut merupakan tahap persiapan pembangunan pabrik berskala agak kecil dari pabrik di Konawe Utara. Selama kurang lebih tiga tahun ini beroperasi di Pulau Kabaena, PT Billy telah melaksanakan komitmen CSR (Corporate Social Responsbility) dalam bentuk penyediaan air bersih di Desa Lambale bernilai Rp 500 juta, di Desa Kokoe Rp 400 juta, perbaikan kerusakan jalan poros Kabaena sepanjang 50 km dengan biaya Rp 5 miliar, serta bantuan kepada kecamatan dan desa, masing-masing Rp 1.000 untuk setiap ton ore yang diekspor.

Kontribusi pembangunan masyarakat sekitar tersebut tidak termasuk realisasi Memorandum of Understanding (MoU) sebesar 1-2 dollar AS per ton ore yang dikapalkan untuk diekspor. Dana MoU tersebut disetor ke kas Pemprov, selanjutnya dana itu dibagi secara proporsional kepada semua kabupaten/kota oleh Gubernur Sultra.

Seandainya semua penambang nikel yang beroperasi di Sultra saat ini berbuat seperti PT Billy, maka banyak lagi masyarakat sekitar tambang yang tertolong, paling tidak mereka menikmati sarana dan prasarana yang seharusnya dibangun oleh para investor tersebut. Faisal La Imu, staf ahli ekonomi Gubernur Nur Alam mengatakan, setiap bulan sekitar 50 kapal bermuatan ore keluar dari Sultra, sebagian besar adalah hasil tambang ilegal. Setiap kapal bermuatan 50.000 sampai 70.000 ton. ***

Mahasiswa Program Pascasarjana Unhalu, Kendari

Konflik pada hakikatnya dapat berupa perselisihan (disagreement), adanya ketegangan (the presence of tension), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Bila merujuk defenisi konflik tersebut, maka konflik sesungguhnya kerap muncul dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkup yang lebih kecil maupun lingkup yang lebih besar yang mencakup tataran daerah kabupaten/kota maupun provinsi.

Dalam lingkup yang lebih besar pada tataran daerah kabupaten atau provinsi, akhir-akhir ini konflik kerap menyambangi daerah kita. Dari kenyataan dan fakta yang terpublikasi disejumlah media massa, dapat kita contohkan bahwa salah satu daerah yang kerap dirundung konflik kepentingan adalah Kabupaten Buton Utara.

Meski daerah tersebut bukanlah satu-satunya daerah yang dirundung konflik kepentingan, namun dari pemberitaan media massa nampak menonjol bahwa situasi dan kondisi di daerah tersebut masih memanas akibat konflik kepentingan. Bukti yang menunjukkan terjadinya konflik tersebut adalah ramainya aksi unjukrasa yang dilakukan sejumlah pihak dengan sejumlah tuntutan akibat ketidakpuasan terhadap kinerja elemen atau lembaga tertentu. Bahkan diantara aksi-aksi unjukrasa itu kerap menimbulkan bentork fisk dan pengrusakkan fasilitas umum milik pemerintah ataupun milik masyarakat. Tanpa bermaksud mengurai akar masalah dari konflik tersebut, saya berpandangan bahwa konflik itu harus diatasi dan dikelola dengan manajemen yang baik. Semua pihak dan semua elemen masyarakat yang ada di Buton Utara harus bekerja sesuai tupoksinya masing-masing dan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Siapapun dia, elemen apapun dia, kelompok apapun dia, jika berada di Buton Utara, maka prinsipnya harus tunduk dan patuh pada segala peratuaran, norma, dan adat istiadat yang berlaku didaerah tersebut. Selain itu, hal terpenting juga adalah semua elemen dan semua pihak yang ada di Buton Utara harus tunduk dan patuh pada semua produk hukum dan peratuaran perundangan-undangan yang berlaku. Selain bekerja sesuai tupoksi, bersikap sesuai tata krama/norma kehidupan, bertindak sesuai dengan tata kehidupan, tunduk, patuh dan menjalankan semua tata aturan/produk hukum yang berlaku, upaya lain yang dilakukan untuk memanajemen konflik adalah meninggalkan konflik tersebut dalam artian meningalkan hal-hal sepele yang memicu terjadinya konflik; dan memfokuskan pikiran, tenaga, kekuatan untuk membangun daerah.

Memproses semua pihak-pihak yang melanggar hukum adalah hal penting. Namun yang terpenting dari itu adalah tetap mengawal proses hukum itu sambil membangun kembali kebersamaan untuk membangun dan memajukan daerah. Hal terpenting yang harus dilakukan dalam membangun kebersamaan itu adalah membuang hal-hal yang memicu konflik seperti dendam kesumat, iri hati dan dengki.

Pada dasarnya, perbedaan pendapat, perbedaan kendaran politik merupakan modal untuk memajukan daerah. Perbedaan itu merupakan keragaman yang harus dijadikaan ajang untuk memperkaya ide, gagasan dan strategi dalam membangun daerah. Perbedaan pendapat dan perbedaan kendaraan politik itu jangan dijadikan sebagai dendam karena dendam itu hanya akan menghancurkan manusia. Dendam itu hanya akan membawa manusia kejurang kenistaan dan kehinaan.

Disisi lain, keberhasilan seseorang atau kelompok tertentu harusnya dihargai dan dihormati, bukan menjadikan hal itu sebagai sumber kedengkian atau iri hati. Sesungguhnya kedengkian atau iri hati itu hanya akan membuat manusia menderita batin. Kedengkian atau iri hati atau tidak senang melihat keberhasilan orang lain hanya akan membuat manusia sibuk mengurus orang lain, sibuk membicarakan orang lain sehingga ia lupa akan dirinya.

Semua pihak, semua elemen di Buton Utara dan di daerah manapun harus berpartisipasi dan ambil bagian dalam memajukan daerah tanpa dilandasi dendam dan iri hati. Bila dendam dan iri hati dapat disingkirkan, maka tidak akan ada pihak yang selalu berfikir untuk menghambat orang lain, tidak akan ada elemen yang akan berupaya untuk menjatuhkan orang lain. Pada prinsipnya, damai itu indah.

Terkait maraknya aksi yang dilakukan sejumlah elemen atau sejumlah pihak di Buton Utara, saya berpandangan, sebaiknya energi untuk aksi-aksi tersebut digunakan untuk memikirkan kemajuan daerah. Sangat banyak potensi yang dapat dibangun dan dikembangkan di Buton Utara, mulai dari potensi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan lain-lain.

Potensi pertanian yang dapat dikembanagkan seperti padi Kambowa. Potensi kelautan dan perikanan juga sangat banyak, dan lebih-lebih lagi potensi pariwisata, khsusunya pariwisata pantai. Keindahan pesisir pantai di Kabupaten Buton Utara seperti Pantai Membuku tidak kalah indahnya bila dibandingkan dengan pesisir pantai yang ada di Pulau Bali. Hamparan pasir putih dan ombak dari gelombang laut lepas (laut Banda) yang menerpa pantai Membuku akan menantang adrenalin pihak-pihak yang gemar berselancar.

Di Buton Utara juga terdapat terumbu karang yang tidak kalah indahnya jika dibandingkan dengan terumbu karang yang ada di Wakatobi. Bila Wakatobi mengkalaim sebagai “pusat” terumbu karang dunia, maka Buton Utara, kata Wakil Bupati Harmin Hari (dalam suatu acara pertemuan dengan mahasiswa Pengembangan Masyarakat Pascasarjana Unhalu di Ereke), merupakan daerah yang terumbu karangnya berada sedikit “di bawah pusat” terumbu karang dunia.

Pastinya, sangat banyak potensi di Kabupaten Buton Utara yang tidak mungkin dapat dirinci satu persatu dalam tulisan ini. Salah seorang akademisi Unhalu, Dr. Dasmin Sidu yang juga putra Buton Utara pernah mengatakan bahwa aneka potensi sumberdaya alam, khususnya yang terkait dengan obyek wisata di Kabupaten Buton Utara berpeluang memajukkan daerah tersebut bila dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Dasmin yang menyandang gelar Doktor di bidang pemberdayaan masyarakat merinci, pengembangan potensi pariwisata dan potensi sumberdaya alam lainnya yang ada di Kabupaten Buton Utara hanya membutuhkan sedikit sentuhan dari pemerintah daerah dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Sentuhan dan dukungan yang dimaksud adalah perbaikan sarana infrastruktur dan promosi yang ditunjang oleh basis data yang akurat dan faktual, sebab basis data yang akurat dan faktual merupakan hal mendasar dan penting.

Dalam banyak hal seperti perencanaan pembangunan, bila didukung dengan basis data yang akurat dan faktual, maka keberhasilan perencanaan pembangunan itu sudah berada diatas angka 60 persen. Demikian pula dalam hal pelaksanaan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan. Bila program pembangunan di kedua sektor ini didukung oleh basis data yang akurat dan faktual terkait potensi sumberdaya alam, maka program pembangunan sektor pertanian dan perkebunan hampir dipastikan (Insya Allah) akan berhasil.*****

(Aktivis Gerakan Pemuda Ansor Sultra dan Peneliti Sangia Instute)

Tidak lama lagi kita umat Islam akan merayakan tahun baru Hijriah, sebagai awal penanggalan baru  dalam  kalender Hijriah. Peristiwa hijrah Nabi dari Makah ke Madinah dalam tarekh dianggap sebagai tonggak sejarah perjuangan membangun peradaban umat manusia. Hanya dalam waktu sekitar 10 tahun, Nabi berhasil membangun masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Sampai saat ini, suasana kedamaian itu masih dapat dirasakan oleh siapapun yang memasuki kota itu. Umumnya siapapun tatkala kembali dari ziarah Masjid Nabawi, mendapatkan kesan itu. Umujmnya masyarakat Madinah berperilaku, atatu memiliki watak atau karakter yang tinggi. Itu semua adalah atsar dari agama Islam yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad sejak 14 abad yang lalu. Sebutan madinah munawwaroh, benar-benar sesuai dengan watak dan perilaku penduduknya.

Yang dilakukan Nabi tatkala datang ke Madinah dari Makah adalah menyatukan antara kaum muhajirin dan kaum anshar. Sungguh luar biasa, komunitas yang berasal dari wilayah yang berbeda dan bahkan suku yang berlainan bisa menyatu. Kaum muhajirin yang belum dikenal satu demi satu sebelumnya diterima oleh kaum anshar. Pertemuan itu, dalam sejarahnya bagaimana pertemuan antara dua telapak tangan kanan dan kiri, menyatu hingga melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Di antara kedua belah pihak hadir dan menerimanya dengan hati yang ikhlas dan bahagia. Cinta kasih sayang muncul dari kedua belah pihak. Pihak Muhajirin tidak merasa lebih hebat karena hadir bersama Rasul, dan demikian pula kaum anshar tidak merasa tinggi derajatnya oleh karena telah berjasa menolong para pendatang.

Dengan peristiwa hijrah itu, terjadi dua kelompok masyarakat, yaitu kaum muhajirin dan kaum anshor. Kaum muhajirin adalah penduduk asli makkah yang berpindah ke madinah bersama Rasulullah, sedangkan kaum anshor adalah para penduduk asli yang menerima para pendatang itu. Identitas keduanya masih tetap melekat pada masing-masing kelompok, akan tetapi identitas di antara keduanya tidak pernah dijadikan alasan untuk saling tidak mengenal dan bekerjasama. Tidak ada semacam sebutan penduduk asli dan bukan penduduk asli, pendatang atau asli atau bukan pendatang. Semua menyatu dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam membangun masyarakat yatsrib yang sekarang dikenal dengan nama Madinah ini, Nabi bukan memulainya dari membangun hal yang bersifat fisik dengan proyek-proyek besar. Rupanya Nabi membedakan antara sebab dan akibat. Nabi mencanangkan aspek-asepek yang menjadikan merupakan sebab terwujudnya sebuah akibat yang diinginkan. Aspek-aspek yang mendasari terwujudnya masyareakat damai yang dibangun oleh Nabi, di antaranya adalah Masjid. Nabi membangun kehidupan spiritual, yakni kesadaran terhadap eksistensi diri manusia sebagai makhluk yang seharusnya mengenali Tuhannya. Kehidupan spiritual dibangun melalui masjid. Sholat lima waktu dan bahkan sholat sunnah lainnya, termasuk sholat malam. Selalu sholat lima waktu ditunaikan secara berjama’ah, sehingga sekaligus memperkukuh silaturrahmi di antara kaum muslimin.

Selain itu, Nabi mempererat silaturrahmi. Menyatukan sesama kaum muslimin, dari kaum muhajirin dan kaum anshar. Terkait dengan silaturrahmi, Nabi juga membuat perdamaian dengan penduduk Madinah yang belum memeluk agama Islam, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Sejak zaman Rasulullah pun tidak ada pemaksaan dalam beragama.

Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat selalu menebarkan salam, atau keselamatan. Di mana-mana bertemu diucapkan kalimah : ”assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh”. Kalimat itu bukan saja diucapkan ketika memulai berpidato, tetapi setiap ketemu orang selalu diucapkan. Dalam maknanya yang lebih dalam artinya tampak sekali bahwa kedamaian di antara sesama, selalu diusahakan terwujud. Masyarakat dibangun atas dasar keselamatan dan kedamaian bersama, dan bukan dimaksudkan untuk meraih kemenangan sekelompok atas kelompok yang lain. Semua tanpa terkecuali, diharapkan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan itu. Orang yang belum mendapatkannya, segera diberi dan diajak, dan sekaligus diberi contoh. Itu tergambar dari perilaku Rasul sebagai uswah hasanah atau memberi contoh yang baik. Dan dalam mengajak siapapun kepada kebaikan selalu melalui pendekatan ibda’ binafsika, atau memulai dengan dirinya sendiri.

Cara selanjutnya yang menonjol dilakukan Nabi adalah memperhatikan orang miskin dan anak yatim. Menurut ajaran al Qur’an, bahwa memperhatikan pada kedua kelompok ini dipandang sebagai sesuatu yang amat penting dan sangat tinggi nilainya. Disebutkan dalam al Qur’an bahwa orang yang tidak memperhatikan orang miskin dan anak yatim sama halnya dengan mendustakan agama. Banyak hadits nabi yang yang memperingatkan tentang betapa penting dan mulianya orang yang menolong orang yang selagi perlu ditolong ini. Dari beberapa gambaran ini, maka tergambar bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi selain tauhid adalah akhlak, yakni akhlak mulia.

Beberapa makna hijrah dan bagaimana Nabi membangun peradaban di Madinah adalah sangat penting dijadikan dasar dalam pembangunan bangsa ini. Kita sudah cukup lama berharap meraih cita-cita, menjadikan masyarakat negari ini makmur, adil dan sejahtera. Pintu dan jalan meraih cita-cita itu sesungguhnya telah dicontohkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya persoalan bangsa ini, bukan terletak pada kekurangan uang atau bahkan sembako, tetapi lebih dari itu ialah spirit kebersamaan dan kebangsaan. Telah terjadi kesenjangan yang sangat melebar, antara yang kaya dan yang miskin. Belum ada pemerataan. Jika dengan peringatan tahun baru hijrah ini, mereka yang kaya bersedia menjadi kaum Anhor dan yang miskin menjadi kaum Muhajirinnya, dan kemudian secara bersama-sama membangun bangsa ini, insya Allah saya yakin persoalan bangsa ini, setahap demi setahan akan terselesaikan. Selanjutnya, hal lain yang mendesak dilakukan adalah memperkukuh silaturrahim secara luas, mengobarkan semangat menyelamatkan bukan semangat menghukum, mengentaskan yang miskin dan yang lemah. Jika semua itu dilakukan maka tahun baru hijrah akan menjadi momentum kebangkitan untuk membangun peradaban bangsa ini secara nyata. Allahu a’lam.***

Universitas Negeri Yogyakarta)

Kalau mengikuti perkembangan bangsa ini dalam waktu-waktu terakhir ini, kita bisa miris melihat polah para petinggi negara yang saling sikut sana-sini untuk membenarkan apa yang dilakukan. Semua berebut menjadi yang paling benar dan paling layak menempati posisinya, sedikit sekali yang mau menjadi pamong yang bisa melegakan nafas semuanya.

Karena ingin menjadi yang paling benar, perbuatan yang melanggar hukum sekalipun inginnya juga dianggap benar. Karena ingin terus melanggengkan posisinya, melanggar aturan main jabatan juga dianggap biasa-biasa saja, bahkan ada yang menganggap sebagai kebenaran yang tidak dipahami yang lain.

Kalau melihat gelar akademik yang dimiliki para petinggi negeri ini, kita tak akan ragu lagi. Karena, mereka telah menyandang gelar tertinggi yang ada dalam batas gelar di berbagai kampus bergengsi di Indonesia. Buku-buku yang mereka baca juga buku-buku yang sesuai dengan standar akademik yang ditentukan dalam statuta pendidikan nasional kita.

Sudah tidak ada lagi kampus yang bisa menampung para petinggi bangsa ini seandainya mereka masih ingin menghabiskan dana negara untuk alasan belajar. Para guru besar di perguruan tinggi sudah tidak mampu lagi menguji gelar akademik para petinggi negeri ini. Semua sudah mentok, gelar akademik sudah tuntas, pangkat sudah diraih semua, buku sudah dibaca semua, dan kekayaan juga terus mereka tumpuk.

Dengan kapasitas para petinggi negeri yang demikian hebatnya, mengapa bangsa ini begitu rapuh? Di sana-sini terjadi kerusuhan, kekerasan, teror, dan kebohongan publik. Hampir semua elemen bangsa ini terjerat dalam kubangan korupsi. Hampir separuh gubernur dan bekas gubernur di Republik ini tersangkut kasus korupsi. Belum lagi, masih ada 155 pejabat daerah yang terjerat korupsi.

Upaya memerangi korupsi terus dilakukan, tetapi hasil yang diharapkan masih jauh. Lembaga pemberantasan dan pengawas korupsi didirikan, tetapi tetap saja koruptor berkeliaran seenaknya. Para pelancong terus menggerogoti negeri ini, kekayaan hanya dinikmati segelintir orang saja. Orang miskin tak pernah beranjak dari tempat duduk nasibnya yang terus dibicarakan dalam berbagai diskusi dan seminar bergengsi, tanpa menyentuh akar persoalan kaum miskin sendiri.

Bangsa ini sedang disandera para bandit demokrasi. Kala transisi demokrasi digelar tahun 1998 sebagai penanda lahirnya reformasi, kaum bandit banyak bergerak maju untuk membunuh demokrasi itu sendiri. Para pejuang demokrasi sejati banyak terlempar dalam kompetisi politik negeri ini. Para bandit terus berkuasa dengan berbagai dalih yang penuh sensasi.

Persis seperti Uni Soviet kala memperoklamasikan demokrasi tahun 1989, bukannya kaum demokrat yang memenangkan perjuangan demokratisasi, tetapi justru dimanfaatkan kaum bandit untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Lihatlah praktik berdemokrasi para petinggi negeri ini. Biaya untuk bertarung menjadi gubernur bisa berkisar sampai Rp 80 miliar, sementara pendapatan gubernur tidaklah seberapa besar. Sudah tentu, modal yang digunakan untuk menjadi gubernur harus kembali dengan kekuasaan yang diraih.

Kaum bandit demokrasi inilah yang begitu gampang mengumandangkan demokratisasi, tetapi mereka begitu memperjuangkan korupsi. Jabatan diraih bukanlah untuk mengabdikan diri kepada kemakmuran rakyat, melainkan demi melanggengkan kepentingan.

Politik kepentingan (vested interest) terus diupayakan dalam kondisi apa pun. Semua gerak yang dilakukan semata-mata demi sebuah kepentingan politis. Kepentingan rakyat barangkali masuk berkas, atau bahkan masuk museum yang akan dibongkar lagi tatkala pemilu akan digelar. Tangisan rakyat yang sedang menderita seringkali dianggap biasa saja. Demonstrasi rakyat juga dianggap sekedar protes saja, tanpa apa perbaikan.

Sudah habis teori politik dan teori negara untuk membaca jalan politik Indonesia saat ini. Sudah berapa ribu penelitian, kajian, dan tulisan yang dihasilkan bangsa ini, tetapi tetap saja tak ada perubahan signifikan. Bangsa ini perlu kembali belajar kepada guru bijak zaman aksial, yang selain menjadi pencetus kebajikan, juga menjadi pemimpin negara yang membawa kemakmuran bangsanya.

Para guru bijak zaman aksial tidak banyak menggunakan teori bercanggih-canggih, atau statemen yang penuh gagasan melimpah ruah. Mereka menjadi pemimpin karena sosoknya yang jujur, dan kejujurannya itulah yang digunakan untuk mendidik bangsanya memaknai kehidupan untuk membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan.

Salah satu guru bijak yang agung tersebut adalah Muhammad, seorang Nabi sekaligus pemimpin negara yang terpilih menjadi pemimpin bangsa karena begitu teguh dengan kejujurannya. Ajaran kehidupan yang ia bawa kepada bangsa bukanlah dengan dalil dan teori yang muluk-muluk, melainkan dengan kesantunan, kesederhanaan dan kejujuran yang terus melekat dalam kaidah hidupnya.

Ia tidak hanya perhatian dengan para pembesar negerinya, tetapi justru sangat perhatian dengan warga kecil di berbagai pelosok daerah. Rakyatnya begitu suka datang mengunjungi rumah dinasnya yang hanya berisi ruang tamu dan satu kamar. Dia tak pernah membeda-bedakan kedatangan tamu-tamunya. Semua diterima dengan keramahan dan kekerabatan. Tak ada perhiasan dan kekayaan yang menumpuk di rumah dinasnya.

Kejujuran membawa Muhammad bersama bangsanya meraih kesejahteraan dan kemakmuran. Warga saling tegur sapa dalam persaudaraan. Kehidupan antar-umat beragama juga bersemi dengan toleran, saling menjaga dan menghormati. Kalau anaknya mencuri, Muhammad sendiri yang akan memotong tangan anaknya. Keadilan benar-benar dijunjung dengan kejujuran yang penuh disiplin. ***

Begitu banyak organisasi guru. Kalau dihitung jumlahnya bisa lebih dari 20 organisasi. Sebagai guru sekolah swasta, saya lebih memilih organisasi Ikatan Guru Indonesia (IGI)  sebagai ladang amal saya dalam berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Hal ini dikarenakan program kerja IGI sangat jelas yaitu melakukan gerakan guru melek internet, dan menjadikan guru mampu menulis.

Guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil proses pembelajaran. Pasal 4 UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa, guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi.

Kompetensi diartikan oleh Cowell (1988) sebagai suatu kemahiran yang bersifat aktif. Kompetensi merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi guru.

Selain kompetensi, harus ada komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjaga sekolah agar tetap unggul. Komitmen dan dedikasi itu terlihat dari perilaku guru yang senantiasa meningkatkan kemampuannya untuk terus belajar sepanjang hayat. Konsisten dan tak pernah berhenti untuk belajar dalam rangka mengembangkan potensinya menjadi guru profesional.

Guru sekarang harus saling bekerjasama, dan jangan hanya asyik dengan pelajaran yang diampunya. Setiap ilmu akan saling terhubung dan saling melengkapi sehingga tak ada lagi pelajaran primadona seperti mata pelajaran Ujian Nasional (UN) yang terkadang melupakan unsur seni dan kreativitas.

Peserta didik terlihat seperti robot yang hanya mampu mengerjakan soal-soal ujian tanpa tahu maknanya. Mereka tak mengerti dan memahami untuk apa mereka belajar. Mereka hanya berharap nilai  yang tinggi, tanpa budi pekerti yang luhur dan pada akhirnya membuat peserta didik kehilangan karakter unggul menjadi pemimpin masa depan. Kita pun tak mampu memikat generasi cerdas dan kreatif menjadi guru.

Di hari guru, mari semua guru bersatu untuk maju. Tak perlu saling tuding dan menyalahkan. Mari kita benahi lubang-lubang menganga dalam dunia pendidikan kita. Jadilah guru tangguh berhati cahaya. Hilangkan keluh kesah, dan mulailah introspeksi diri. Bila penghasilan guru belum memadai, teruslah belajar secara mandiri, dan teruslah memperbaiki diri dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang membuat guru akhirnya memiliki keterampilan penting di abad 21. **

(Aktivis Gerakan Pemuda Ansor Sultra dan Peneliti Sangia Institute)

untuk menjadi haji mabrur tidaklah mudah selain  menjadi tamu Allah yang berhasil menunaikan ibadah haji, bagi bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini benar-benar tidak mudah. Tidak saja harus menyiapkan ongkos naik haji dan perbekalan lainnya yang harus dicukupi, tetapi ternyata juga harus antri, menunggu lama setelah niat dan secara resmi mendaftar. Sebab, ternyata semakin tahun kaum muslimin yang ingin menunaikan ibadah haji semakin banyak jumlahnya. Pada saat sekarang ini saja, menurut informasi langsung dari Bapak Menteri Agama, yang disampaikan pada suatu kesempatan, saat ini tidak kurang dari 800.000 calon jama’ah yang sudah tercatat antri mendaftar. Oleh karena itu, jika seseorang mendaftar haji, maka setidaknya harus antri selama dua atau tiga tahun. Selanjutnya, bisa jadi pada tahun-tahun mendatang karena kuota haji setiap tahun sulit ditambah, antrian itu akan semakin panjang. Pengungkapan ini dirasa penting, agar selalu menjadi bahan perenungan bahwa kesempatan haji memang mahal. Sekalipun ongkos biaya haji bisa dibayar, tetapi ternyata belum tentu kita semua memiliki kesempatan berhaji yang kedua apalagi ketiga dan seterusnya.

Atas dasar kenyataan bahwa berhaji benar-benar mahal, maka tidak ada pilihan lain, kecuali kesempatan emas menjadi tamu Allah itu haruslah kita jalani dengan penuh kesungguhan, hati-hati dalam memenuhi semua syarat dan rukun haji, jangan sampai ada yang terlewatkan, sehingga menjadi sesempurna mungkin. Jika memungkinkan, ibadah haji ini disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Supaya haji yang kita jalankan dengan harga yang mahal dalam arti yang luas ini benar-benar meraih haji mabrur, artinya diterima oleh Allah swt. Memang tidak seorang pun ada yang tahu kemabruran haji. Itu adalah bagian rahasia Allah. Semua orang yang menunaikan ibadah haji, pasti ingin memperoleh kemabruran itu. Sebab, pahala sebagai tamu Allah yang mabrur, akan dibalas oleh Allah yaitu surga.
Sebagai kekasih Allah, penyandang identitas yang amat mulia sebagai haji mabrur, maka sesungguhnya kemabruran itu, bisa diarahkan sekalipun sebatas melalui atsar-atsarnya. Karena itulah kalau ada seorang yang telah berkali-kali menjalankan ibadah haji, kemudian berperilaku tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang haji, maka masyarakat akan mempertanyakan status ke “hajiannya”. Bahkan, tanpa kita sadari, masyarakat sesungguhnya menilai segala tindak-tanduk, sikap, prilaku dan perbuatannya. Maka, benar apa yang difirmankan oleh Allah swt., melalui kitab suci al-Qur’an bahwa beramal sholehlah, maka Tuhanmu, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan menyaksikannya.

Kita menyadari atau tidak, masyarakat akan melihat perubahan perilaku kita dari sebelum dan sesudah berhaji. Masyarakat awam sekalipun ternyata mampu membuat ukuran-ukuran ideal terhadap penyandang haji mabrur. Oleh karena itu, tidak jarang muncul kalimat yang menyenangkan dari seseorang/sekelompok orang dan atau sebaliknya, yang tidak menyenangkan didengar mengenai dampak ibadah haji ini. Misalnya, jumlah jama’ah subuh di masjid sebelah rumah kita, tidak bertambah banyak jama’ahnya walaupun telah bertambah beberapa orang yang baru datang dari Makkah menunaikan ibadah haji. Begitu pula dengan penyantunan anak-anak yatim dan fakir miskin, tetap saja tidak mendapatkan atsar kasih sayangnya yang positif pasca syukuran haji yang dirasakan mabrur. Contoh-contoh komentar seperti inilah seringkali terdengar dari anggota masyarakat, terkait dengan kemabruran ibadah haji seseorang. Kita yang berhaji tahun ini, yang berharga sangat mahal, hendaknya tidak melahirkan kesan seperti itu. Kemabruran haji itu seharusnya dapat dirasakan oleh lingkungan di mana saja kita berada.

Mengapa ibadah haji bisa berhasil mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik, kemudian disebut sebagai mabrur itu. Dalam prosesi ibadah haji terdapat banyak nilai-nilai kemanusiaan yang tidak akan mungkin diperoleh dari ibadah selainnya. Melalui ibadah haji, seseorang seolah-olah dipertunjukkan oleh Allah sebuah peristiwa sejarah yang maha dahsyat, yaitu peristiwa kehidupan Nabi Ibrahim as. Satu-satunya Rasul yang mendapatkan sebutan khalilullah –kesayangan Allah, yakni bahwa Ibrahim memiliki pengalaman yang sangat monumental tentang proses pencaharian Tuhan dalam waktu yang panjang. Pengalaman tentang pencaharian Tuhan itu diabadikan dalam beberapa ayat al-Qur’an. Melalui kisah itu, ibadah ini memberikan pelajaran kepada kita yang hidup setelahnya, bahwa keimanan Ibrahim terhadap keesaan Allah, bukan diperoleh melalui cara sederhana, melainkan melalui proses pencaharian yang panjang. Keyakinan yang diperoleh melalui proses yang panjang itulah menjadikan keimanan Ibrahim sedemikian kokohnya. Selain itu, Ibrahim berhasil membangun sifat tawakkal yang utuh. Hal itu ditunjukkan melalui kisahnya, berupa ikhlas meninggalkan anak dan istrinya, yakni Siti Hajar dan anaknya Isma’il, di tempat tandus tanpa disediakan bahan makanan sedikitpun, apalagi tempat teduh untuk berlindung. Nabi Ibrahim juga masih diuji oleh Allah dan lulus, tatkala diperintah untuk menyembelih anak satu-satunya Isma’il. Melalui ibadah haji, kita semua dipertunjukkan oleh Allah berupa sejarah kehidupan manusia sukses yang harus ditempuh melalui berbagai cobaan hidup yang keras, dan tidak ringan. Melalui haji ini, seolah-olah Allah akan mengajari kita bahwa keberhasilan hidup, kemuliaan di dunia yang akan berujung di akhirat harus ditempuh melalui proses ujian yang berat dan panjang. Kehidupan di dunia pada hakekatnya adalah proses ujian itu sendiri. Mereka yang lulus adalah yang mengikuti ujian itu.

Masih dalam upaya menempuh ujian meraih kemuliaan, melalui ritual ibadah haji ditunjukkan oleh Allah, bahwa untuk memenangkan perjuangan diingatkan betapa pentingnya kesatuan dan persatuan ditegakkan. Pelajaran itu tampak dengan jelas dari seluruh prosesi haji yang menggambarkan tentang ke-“satuan” itu, dan atau bahkan ajaran tentang ketauhidan. Orang yang sedang berhaji, sejak berpakaian, harus menggunakan satu warna, yaitu kain putih tanpa jahit, kecuali untuk perempuan. Setelah berpakain ihram, lalu mengucapkan niat, thawaf di sekitar Ka’bah dengan arah dan jumlah putaran yang sama, berputar tujuh kali mengikuti arah berlawanan jarum jam, sa’i, dan tahallul tatkala menyelesaikan umrah. Seterusnya dalam ritual haji, pada waktu yang bersamaan, seluruh jama’ah haji dengan pakaian yang sama berkumpul di tempat yang sama, yaitu di Padang Arafah. Kemudian, setelah terbenam matahari seluruh jama’ah bergerak menuju ke Muzdalifah, dan kemudian mabit di Mina. Di tempat itu, mereka bersama-sama mabit dan melakukan ritual melempar jumrah, dalam hitungan yang sama pula. Suasana kebersamaan dan kesamaan tertanam dalam waktu haji. Bahkan di tengah-tengah melaksanakan ibadah haji, mereka dilarang secara tegas dalam al-Qur’an agar tidak melakukan rafats, jidal dan fusuq.

Bahkan untuk melengkapi kesempurnaan ibadah haji, pada hujjaj dianjurkan membayar dam yakni menyembelih binatang dengan ukuran tertentu menjadi bagian dari ibadah haji, utamanya yang melakukan haji tamattu’. Misalnya, seekor kambing untuk seorang dan seekor unta diperuntukkan bagi tujuh orang. Lagi-lagi, dalam berhaji diajarkan tentang berkorban. Artinya, bahwa perjuangan apapun harus diikuti dengan sebuah pengorbanan terlebih dahulu. Tidak pernah ada, perjuangan tanpa pengorbanan. Nabi Ibrahim, menjadi khalilullah di antaranya juga diuji, agar mengorbankan anak satu-satunya yang dicintai, yaitu Ismail. Islam mengajarkan bahwa untuk mendapatkan gelar yang mulia di dunia ini tidak pernah bisa diperoleh tanpa melalui pengorbanan.

Rangkaian pelaksanaan Ibadah haji memang penuh dengan kegiatan simbolik, yang sesungguhnya memiliki makna kemanusiaan yang luar biasa mendalam. Bahkan selain semua rangkaian rukun dan wajib haji, jama’ah haji juga berusaha shalat berjama’ah di masjid. Diterangkan dalam hadits Nabi bahwa siapa saja yang berhasil menjalankan shalat berjama’ah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi maka pahalanya adalah ratusan ribu kali dibanding shalat di masjid lainnya. Selain itu, sekalipun ibadah ini tidak masuk rangkaian ibadah haji, tatkala berziarah ke Masjid Nabawi, jama’ah mengejar kesempatan agar bisa shalat berjama’ah di masjid tersebut sejumlah 40 kali shalat fardhu, yang dikenal sebagai shalat arba’in. Mereka merasa harus berjuang agar jumlah itu berhasil dilaksanakan secara penuh. Mengingat betapa besar pahala orang yang berhasil menunaikan arba’in itu, maka sepulang dari haji, para penziarah selalu menanyakan apakah berhasil arba’in, artinya telah menunaikan shalat berjama’ah 40 kali di Masjid Nabawi, Madinah. Siapapun yang berprestasi menjalankan ibadah tersebut dipandang telah mendapatkan keuntungan besar.

Penghayatan secara mendalam terhadap nilai-nilai dari semua rangkaian ritual ibadah haji secara terus menerus, inilah selanjutnya menjadikan kemabruran haji kita terjaga dengan baik. Nilai-nilai tersebut diharapkan selalu menghiasi perilaku kehidupan setelah haji dilaksanakan. Nilai-nilai yang dimaksudkan itu misalnya, meliputi : (1) ketauhidan yang kokoh di hati setiap muslim dan muslimah, (2) rasa kesamaan dan kebersamaan saling menjaga dan memberi kasih sayang di antara sesama manusia, (3) menyandang sikap tawakkal sepenuhnya pada Allah, (4) kesediaan berkorban pada setiap upaya meraih keberhasilan dalam setiap perjuangan, sehingga tidak pernah ada perjuangan tanpa pengorbanan, dan (5) training secara istiqamah shalat berjama’ah baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Semua nilai-nilai mulia itu diharapkan memberikan atsar pada kehidupan selanjutnya pasca ibadah haji dilaksanakan.

Terakhir, sesuatu tradisi yang bernilai tinggi, bahwa di komunitas muslim Indonesia, siapa pun yang telah menjalankan ibadah haji, diberi titel atau sebutan Haji atau Hajjah. Sekalipun sebatas tradisi, hal itu secara psikologis akan menjadi peringatan kepada para penyandang titel itu agar senantiasa berusaha menyesuaikan perilakunya dengan identitas mulia yang diberikan oleh masyarakatnya. Memang sesungguhnya kemabruran haji, tidak saja diharapkan mendapatkan pahala dan balasan surga di akhirat sana, tetapi masyarakat semasa masih di dunia ini pun, juga ingin merasakan kemabruran ibadah haji itu, setidak-tidaknya melalui perilaku terpuji yang selalu ditampilkan oleh mereka yang telah menjalankan ibadah haji, secara sungguh-sungguh, sabar, ikhlas dan disyukuri secara istiqamah. Wallahu a’lam.***

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Jumat (11/11), mengumumkan, berdasarkan hasil verifikasi atas 14 parpol yang mendaftar sejak 17 Januari hingga 22 Agustus 2011, hanya Partai Nasdem yang lolos verifikasi, yang lainnya belum memenuhi persyaratan. Meski begitu, partai-partai yang belum lolos diberi kesempatan melengkapinya hingga batas akhir proses verifikasi, 25 November.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, memang tidak mudah bagi parpol baru lolos mengikuti Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 2014. Sebab, pendatang baru harus memenuhi syarat administrasi sebagai badan hukum. Salah satunya wajib memiliki kepengurusan di semua provinsi, di 75 persen kabupaten pada setiap provinsi, dan di 50 persen kecamatan pada setiap kabupaten.

Verifikasi parpol baru yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM itu selayaknya dilakukan secara ketat, tanpa tawar-menawar. Betul, hak berpolitik setiap warga negara, termasuk hak dalam pembentukan parpol, harus dijamin. Tapi bukan berarti diberi kemudahan. Ingat, masyarakat makin kritis, dan tahu mana parpol yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan mana yang hanya merupakan kumpulan keluarga/kelompok untuk mencapai ambisi pribadi pengurusnya.

Karena itu, tidak pada tempatnya jika pemerintah memberi kemudahan pada parpol baru tertentu agar lolos verifikasi, dengan alasan pemimpin partai atau orang di belakangnya pernah berjasa bagi negeri, atau orang dekat Presiden SBY. Apa pun partainya dan siapa pun di belakangnya, termasuk Partai SRI yang akan mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi calon presiden pada Pemilu 2014, harus memenuhi seluruh persyaratan.

Agar lolos verifikasi, partai baru mutlak harus memenuhi persyaratan. Kementerian Hukum HAM wajib bekerja ekstra ketat, mengerahkan seluruh kemampuan. Pelaksanaan verifikasi menjelang Pemilu 2009 selayaknya jadi acuan, di mana sebagian partai dengan mudahnya mengklaim memiliki perwakilan di seluruh daerah, tapi nyatanya alamat yang diberikan asal-asalan. Bahkan ada alamatnya yang ternyata sekolah, masjid, malah kandang sapi.

Ke depan, semua partai yang ada, baik lama maupun baru, bersainglah secara sehat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Partai mana pun, besar atau kecil, seharusnya mendengarkan suara rakyat. Sebab, sejalan dengan perkembangan zaman, hanya partai yang peduli rakyat yang dapat tempat di hati masyarakat.

Rakyat makin cerdas dalam berpolitik, tahu mana parpol yang betul-betul demi bangsa dan negara dan mana yang hanya sekadar sibuk berwacana. Bahkan sebagian dari bangsa ini menginginkan jumlah partai tidak perlu banyak, cukup 3-5 partai saja. Karena itu, tak mengherankan jika apa yang diwacanakan Partai Golkar dan PDIP agar dalam UU Pemilu, ambang parlemen dinaikkan menjadi 5 persen secara nasional, didukung banyak kalangan. ****

Tahun ini, tujuan Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) telah memasuki tahun ke-11. Ini berarti tenggat MDGs tinggal tersisa empat tahun lagi. Kemampuan Indonesia untuk merealisasikan target MDGs pun sangat diragukan. Sejumlah kalangan secara terang-terangan menyatakan Indonesia tak mungkin mencapai 8 target MDGs. Data menunjukkan, hingga sebelas tahun MDGs dicanangkan, pencapaian Indonesia atas sejumlah target masih sangat lambat bahkan cenderung mundur pada target tertentu.

Sebagai contoh, kasus kematian ibu dalam proses melahirkan masih tertinggi di Asia. Demikian pula dengan capaian MDGs dalam hal pencegahan penyebaran HIV/AIDS belum menunjukkan hasil berarti. Alih-alih mencegah, kian tahun jumlah penderita HIV/AIDS justru terus meningkat.

Kemiskinan dan kelaparan sebagai penderitaan tertua terus menjadi mimpi buruk bagi bangsa ini. Jumlah penduduk miskin di negeri ini tak bergeser dari angka puluhan juta. Kelaparan pun masih nyata di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Belum lagi, soal pelestarian lingkungan hidup yang tak kalah parahnya. Saat ini hanya 47,73% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air layak minum dan hanya 51,19% (akses sanitasi layak).

MDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota PBB dalam KTT Milenium PBB, September 2000 dengan penandatanganan Deklarasi MDGs. Ketika MDGs dikampanyekan sebagai jalan untuk menghapuskan kelaparan dan kemiskinan penduduk dunia, maka di posisi setengah perjalanan program ini, beberapa target yang disepakati bersama dalam deklarasi MDGs hampir keseluruhan jauh dari harapan. Dalam Laporan Tahunan Pembangunan Manusia (Human Development Report) bertajuk Beyond Scarcity: Power, Poverty, and the Global Water Crisis, posisi Indonesia kian anjlok.

Kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia juga ditunjukkan dalam laporan regional pencapaian MDGs Asia Pacific oleh ADB-UNDP-UNESCAP. Indonesia ditempatkan pada peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina.

Klaim pemerintah bahwa pencapaian MDGs sudah on the track hanya mengacu pada angka statistik. Di sisi lain, perspektif pemerintah dalam pencapaian MDGs sebatas proyek dan tidak berbasis perspektif pembangunan. Bahkan Wakil Presiden sendiri pernah mengungkapkan berat dalam pencapaian MDGs, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan. Fakta memang menunjukkan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi yaitu 228 kematian per 100.000 kelahiran. Sulit mencapai angka 102 kematian per 100.000 kelahiran.

Di sektor lingkungan hidup, dalam satu menit per harinya, Indonesia kehilangan luas hutan 12 kali lapangan sepak bola. Tingkat keteraksesan sanitasi dan air bersih rakyat pun sangat kurang. Tidak sampai separo orang Indonesia bisa menikmati air minum bersih (perpipaan) berdasarkan kategori MDGs.

Alasan keterbatasan anggaran dari APBN dalam upaya pencapaian delapan tujuan MDGs tidak masuk akal. Perspektif MDGs sebatas proyek dari luar negerilah yang membuat pemerintah seakan terus mengeluh keterbatasan anggaran. Dalam APBN, jelas mata anggaran yang terkait dengan MDGs seperti di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan. Sayangnya, APBN untuk sektor-sektor itu tidak dijadikan mainstream. Hanya terkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan.

Paramater kemiskinan di Indonesia juga tidak lagi relevan. Acuan Badan Pusat Statistik hanya pendapatan 1,24 dolar AS per hari. Ukuran pendapatan tidak cukup dijadikan parameter kemiskinan. Indikator lain seperti keteraksesan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan lingkungan bersih juga harus dibuat. Pemerintah didesak untuk menjadikan APBN sebagai alat untuk percepatan MGDs yang konkret.

Di bidang pendidikan ketika diklaim angka usia sekolah pendidikan dasar mencapai 95%, sayangnya tidak berbanding lurus dengan tingkat keaksaraan. Pencapaian janganlah sekadar kuantitas tapi harus fokus pada kualitas.

Pemerintah sudah terlambat dalam upaya pencapaian MDGs? Untuk mencapainya, perlu program yang sistematis dan komprehensif serta melibatkan banyak sektor. Indonesia diragukan bisa mencapai MDGs mengingat layanan kesehatan di daerah terpencil masih sangat terbatas, dan lilitan kemiskinan sangat mempengaruhi. Layanan kesehatan reproduksi pun baru mulai bergerak, sehingga sudah terlambat untuk mengejar target tersebut.

Keraguan pencapaian target MDGs, terutama karena inisiatif yang dibangun oleh negara maju bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya. Di samping itu, proyek MDGs menggunakan pendekatan top down yang melupakan akar dari ketidakadilan yang sebenarnya. Hampir semua negara miskin di dunia adalah bekas jajahan yang kekayaan alamnya pernah dihisap habis-habisan oleh negara penjajah hingga negara induk berjaya dan negara bekas jajahan tertinggal.

Belum lagi, institusi Bretton Wood seperti World Bank dan IMF juga merupakan penyumbang terbesar terjadinya ketimpangan antara negara maju dan negara miskin. Utang yang dikucurkan oleh lembaga multilateral semakin memperpuruk dalam jerat utang (debt trap) negara miskin. Dari setiap satu dolar hibah yang diberikan oleh lembaga multilateral ini, negara miskin harus mengembalikannya dua kali lipat berupa pembayaraan cicilan pokok dan bunga utang. Apalagi, resep generik IMF di negara pasiennya, semakin meruntuhkan sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, masihkah percaya pada MDGs? ***

Bicara tentang kemerdekaan, bangsa mana pun pasti tidak akan pernah lupa terhadap jasa para pahlawannya, termasuk Indonesia. Sayangnya, sejalan dengan perjalanan masa dan perkembangan zaman, bagi bangsa ini nama-nama pahlawan tak lebih sebagai nama jalan. Bicara tentang nama-nama para pahlawan, yang langsung diingat adalah jalan-jalan raya yang ada di berbagai Nusantara, bukannya jasa-jasa pemilik nama.

Apakah sikap keseharian terkait pahlawan merupakan indikasi bahwa penghargaan bangsa ini terhadap pahlawan telah memudar? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Dikatakan ya, karena nyatanya bangsa ini, termasuk pemerintah, hanya ingat atau getol bicara tentang pahlawan menjelang dan saat tanggal 10 November setiap tahunnya. Tetapi bisa pula dijawab tidak, karena tahun demi tahun pemerintah, berdasarkan masukan masyarakat, selalu menganugerahkan gelar pahlawan kepada anak bangsa yang dikenal berjasa.

Menyambut Hari Pahlawan tahun ini, misalnya, pemerintah, Selasa (8/11), memberikan gelar pahlawan kepada tujuh tokoh nasional, selain juga menyerahkan bintang jasa dan penghargaan bagi sosok-sosok yang dinilai berjasa. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada: Sjafruddin Prawiranegara, Prof Dr Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), Ki Sarmidi Mangunsarkoro, KH Idham Chalid, Mr I Gusti Ketut Puja, Sri Susuhunan Paku Buwono X, dan Ignatius Joseph Kasimo.

Jasa pahlawan memang tak boleh dilupakan karena mereka telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan, demi bangsa dan negara. Meski Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November dikaitkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang diperlihatkan para pejuang saat bertempur melawan penjajah di Surabaya, 66 tahun lalu, persisnya tanggal 10 November 1945, pahlawan tak selalu harus muncul dari medan perang, tetapi bisa muncul dari mana saja.

Dalam mengisi kemerdekaan hingga sekarang, pahlawan bisa berasal dari tokoh agama, pendidik, tenaga kerja, bahkan dari lingkungan masyarakat ekonomi kelas bawah. Seperti halnya juga terhadap pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah memang menghargai perjuangan terhadap tokoh atau masyarakat yang dinilai berjasa, termasuk pemberian gelar (tidak resmi) kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan menyebut mereka sebagai pahlawan devisa, serta gelar pahlawan tanpa tanda jasa kepada para pendidik.

Tetapi apakah penghargaan itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan? Sepertinya perhatian pemerintah belum maksimal. Pemerintah masih dituntut memberikan balas jasa yang layak bagi para pahlawan. Jangan hanya menghargai pahlawan dengan acara seremonial, tapi penuhi hak-hak mereka, termasuk melindungi mereka. Baik terhadap pahlawan dalam arti pejuang, maupun terhadap pahlawan yang berjasa dalam mengisi kemerdekaan, seperti pendidik, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kerja, serta banyak lainnya yang berjasa bagi bangsa dan negara.***

Proses penegasian fatsun politik oleh kalangan elite kini tengah menjadi problem kritis kenegaraan. Kaum elite dalam memangku kekuasaan telah kehilangan rasa malu dan tauladan baik bagi warganya. Padahal budaya malu menjadi klan vital bagi seorang pemimpin agar tidak bertindak sewenang-wenang. Budayawan Radhar Panca Dahana pada sebuah kesempatan mengatakan bahwa proses dekadensi moral kaum elite terjadi akibat infiltrasi budaya luar yang masuk secara cepat menghancurkan local genius yang ada. Orang bukan hanya tampil transparan secara fisik, tapi juga telanjang dalam perilaku sebagai sebuah karakter populer. Akibatnya, meski ada indikasi kuat melakukan kejahatan korupsi, kaum elite tetap merasa ‘suci’, pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, dan berusaha membela diri di hadapan media sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Pudarnya budaya malu tampak terlihat pada beberapa anggota DPR non-aktif yang kini mendekam di penjara lantaran terseret kasus hukum. Meski dalam beberapa bulan atau bahkan hampir setahun tidak bekerja lagi di Senayan, tapi ironisnya mereka masih mau menerima gaji buta. Tak pelak, Rp 2,4 miliar uang negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan mereka. (Kompas, 8/9) Meskipun ada dalih menunggu keputusan pergantian antarwaktu (PAW) untuk diberhentikan dari keanggotaan, secara etika politik seharusnya gaji buta itu tidak diterima atau dikembalikan kepada negara. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengeluarkan keringat memperjuangkan hak-hak rakyat, masih mendapatkan upah? Ini lakon politik yang tuna rasa malu dan menimbulkan gelak-tawa. Almarhum Nurcholish Madjid menyebutnya sebagai post-power syndrome. Sebuah istilah untuk menggambarkan seseorang yang berperilaku aneh-aneh pasca-memegang kekuasaan. Memperbincangkan moralitas elite politik kontemporer memang membuat dahi bekernyit. Sebab, jamak sekali kelompok elite yang berperilaku aneh-aneh. Mulai dari pamer kewenangan, pasang badan ketika dilarang KPK bertemu Nazaruddin, melakukan kejahatan korupsi pada semua lini, merampok uang negara dan membawanya ke luar negeri, memanipulasi data kemiskinan untuk sebuah pencitraan, dan mengambil untung ratusan juta rupiah dari mega proyek pemerintahan tanpa rasa malu. Di beberapa lembaga tinggi negara penyakit korupsi benar-benar mewabah. Kasus mutakhir, ada dua kementerian yang santer diberitakan terlibat kasus korupsi dan ditengarai melibatkan Banggar DPR. Budayawan Arswendo Atmowiloto lebih radikal menyebutnya sebagai ‘zombi’ yang kerjanya siang dan malam menghisap kekayaan negara. Ini tamsil yang sangat mengerikan untuk menggambarkan sebuah negeri yang sudah tidak berdaya digerogoti para penjahat politik dan ekonomi. Etika seharusnya menjadi tumpuan utama dalam berpolitik. Dengan etika percaturan politik lebih bermartabat dan bekerja berdasar kepentingan bangsa. Dalam etika politik meniadakan tindakan memperkaya diri dengan cara culas, mengabaikan kepentingan golongan, praktik saling sandera serta saling serang yang dapat merusak karakter. Pada tataran normatif, kader partai yang menduduki jabatan politis seharusnya patuh pada kaidah hukum tak tertulis itu. Tatkala elit politik mengabaikan fatsun politik yang sehat, secara kelembagaan maupun personal ia tidak lagi memiliki legitimasi moral di tengah masyarakat. Janji-janji politiknya tidak akan dipercaya, statemennya penuh kebohongan dan khianat. Akibatnya, tulis Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), partai kehilangan magnet politik di tengah masyarakat dan kader-kadernya akan kehilangan kredibilitas. Sebagai entitas bangsa akan terjadi saling khianat antara warga masyarakat dan elite politik. Jika demikian kondisinya, bukan tidak mungkin kerusakan tatanan masyarakat yang memorak-porandakan kehidupan berbangsa dapat terjadi. Bukan saja taraf penghidupan, tingkat pendidikan, kesadaran etika dan moralitas yang melorot, melainkan lebih dari itu, harkat, martabat dan peradaban bangsa kita menjadi terpuruk di mata bangsa lain. Lakon elite politik mengalami krisis legitimasi karena kehilangan patron. Keteladanan sulit dimunculkan akibat masing-masing tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Semua bersembunyi di balik topeng. Meminjam istilah Machiavelli, ia tak ubahnya ‘politikus bunglon’. Di meja parlemen berbicara demokrasi, namun sesungguhnya otoriter. Mengunjungi korban bencana dengan meneteskan air mata, namun ia yang menilap dana bantuan bencana. Sehingga, susah membedakan antara diri dengan pohon yang dipalsukannya. Oleh karena itu, kita perlu belajar kesederhanaan dari seorang Mahatma Gandhi dengan tubuhnya yang kurus dekil namun tak pernah berkooperasi dengan para penjilat uang rakyat. Atau, pula seorang Moh Hatta yang meskipun Wakil Presiden tapi tak mampu membeli sepatu impiannya hingga akhir hayat. Kisah-kisah para tokoh berpengaruh seperti itu diharapkan menjadi referensi dalam mengisi kekosongan nurani dan jati diri kita, sehingga mampu menempatkan makna kekuasaan sebagai amanah yang harus ditunaikan. Penyemaian keteladanan politik, sejatinya dapat dilakukan sejak proses pengkaderan dalam partai. Para kader ditempa untuk menjadi seorang negarawan yang loyal dan berfikir holistik. Selama ini pemunculan kader-kader partai cenderung karbitan, sehingga terjun dalam karut marut politik dalam keadaan belum memiliki kematangan berfikir. Akibatnya, partai politik seperti mengeram telur busuk. Ia tidak mampu menetaskan individu baru yang dapat membawa jagat politik menjadi lebih santun dan bermartabat. Ke depan partai politik perlu merombak paradigma pengkaderannya, menanamkan moralitas sejak dini, patuh pada fatsun politik, sehingga ekspektasi publik terhadap peran partai pulih kembali. ***