oleh : TOMPO, SH

(Ketua Biro Pengembangan Etika, Budaya, Hukum dan HAM ICMI Bombana)

 Proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di tanah air kita, belum dapat dikatakan berjalan mulus, banyak hal yang harus dibenahi dan ditata ulang mulai dari aturan, institusi penyelenggara sampai pada mekanisme pemilihan kepala daerah. Memang tidak mudah menuju proses pendemokrasian masyarakat tetapi setidaknya sistem yang dibuat dapat mempercepat jalannya demokrasi.

Kondisi realitas Pilkada langsung di tanah air menimbulkan berbagai problematika terhadap sistem pemerintahan yang demokratis dimana tuntutan penyelenggaraan pemerintahan demokratis harus membawa kebaikan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam memenuhi tuntutan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena banyaknya tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.